Medan — Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melalui Prodi S3 Studi Islam kembali menyelenggarakan forum akademik strategis dengan tema “Reformasi Tata Kelola Haji di Indonesia: Tantangan dan Peluang”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada 25 Februari 2026, pukul 21.00 hingga 22.30 WIB, dan menghadirkan narasumber kompeten di bidang kebijakan publik dan manajemen haji.
Diskusi ini menghadirkan Muhammad Hafidz Lidinillah, seorang akademisi dan peneliti yang memiliki fokus kajian pada tata kelola haji dan umrah. Ia merupakan lulusan doktor dari Western Sydney University serta saat ini berkiprah sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa reformasi tata kelola haji di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas penyelenggaraan ibadah yang melibatkan jutaan jemaah setiap tahunnya. Selain itu, pengelolaan dana haji yang bernilai besar serta hubungan diplomatik dengan Arab Saudi menjadi faktor krusial yang menuntut sistem tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama reformasi terletak pada penguatan integritas kelembagaan, terutama pasca munculnya berbagai kasus yang sempat menggerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa konsolidasi regulasi, penataan birokrasi, serta penguatan sistem pengawasan yang berbasis digital dan terintegrasi.
Lebih lanjut, reformasi ini tidak hanya dipandang sebagai perubahan struktural semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga amanah umat. Dengan pendekatan good governance, integrasi manajemen risiko, serta optimalisasi pengelolaan dana haji secara transparan dan berkeadilan, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem penyelenggaraan haji yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini juga membuka ruang dialog kritis antara akademisi, praktisi, dan masyarakat luas terkait masa depan tata kelola haji di Indonesia. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi yang berkembang pada isu-isu strategis seperti digitalisasi layanan haji, transparansi pengelolaan dana, hingga peran pengawasan publik dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah.
Melalui forum ini, Pascasarjana UINSU menegaskan perannya sebagai pusat kajian keislaman yang responsif terhadap isu-isu aktual dan strategis. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan kebijakan tata kelola haji yang lebih baik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.